SULTRA HEADLINE — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Gusli Topan Sabara mengaku, satu tahun terakhir ini pengaduan masyarakat di DPRD meningkat signifikan.
Hal itu menunjukkan bahwa DPRD masih dianggap institusi yang tepat dan diandalkan untuk menerima dan memecahkan persoalan dari berbagai kehidupan. “Sejumlah aduan yang masuk dari berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat. Baik politik, sosial maupun hukum,” paparnya.
Dikatakan, sebagai lembaga yang fungsinya sebagai pengawasan kebijakan ini terus berpacu melaksanakan dengan baik. Salah satunya mengawal aspirasi masyarakat.
Dalam mengemban fungsi ini, DPRD menerima aspirasi secara terbuka dan transfaran. Kemudian melanjutkan dengan hearing atau dengar pendapat, investigas lapangan, diskusi dengan pihak terkait. Dan merekomendasikan kepada pihak yang berkompeten.
“Sedangkan di bidang penanggaran. DPRD juga melaksanakan fungsinya yakni membahas dan menetapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diamanatkan undang-undang. Sehingga atas dasar ini pula Konawe dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Hal ini juga atas sinergitas yang baik dengan Pemkab,” paparnya.
[irp posts=”139″ name=”Polres Konawe Bangun Sinergitas dengan Wartawan”]
Selain itu di bidang legislasi, DPRD terus berpacu melahirkan prodak-prodak hukum yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan pada 2017 ini DPRD akan menetapkan 7 Perda. Setelah sebelumnya menetapkan 63 Perda dalam tiga tahun terakhir ini.
Menurutnya, hal ini tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat , bangsa dan negara. Dan supaya menjadi bahan dorongan dan motivasi untuk terus bekerja membangun daerah.
Ia mengaku, pencapaian target pembangunan di erah pemerintah saat ini sangat baik dan terukur. Selain pembangunan fisik berbagai prestasi juga dapat dicapai yakni dua kali WTP dan Adipura. Hal ini dapat tercapai karena sinergitas yang baik dibangun antar lembaga eksekutif dan legislatif. “Untuk pembangunan yang lebih baik memang perlu sinergitas”.
