Tirawuta, SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra . Dokumen tersebut diserahkan langsung PJ Bupati Koltim, H Sulwan Aboenawas di Kantor BPK Perwakilan Sultra Kota Kendari, Jumat (25/03/2022).
Dikesempatan itu , selain Koltim juga beberapa daerah kabupaten / kota di Sultra turut menyerahkan dokumennya kepada BPK , daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Muna, Bombana dan Buton Selatan (Busel). Serta pemerintah provinsi Sultra , yang dihadiri Wakil Gubernur H Lukman Abunawas bertindak mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyerahkan dokumen keuangan Pemprov .
PJ Bupati Koltim, H Sulwan Aboenawas berharap, supaya daerah yang sedang dipimpinnya itu dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di 2022 ini ,sebagaimana prestasi yang sudah dicapai dalam tiga tahun terkahir ini secara berturut-turut.
“Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam capaian prestasi pengelolaan keuangan daerah yang dievaluasi langsung oleh BPK secara akuntabel dan independen. Dan alhamdullilah. Selama tiga tahun berturut-turut mencapai prestasi itu. Sehingga kita berharap tahun ini bisa kita pertahankan,” katanya .
Ia mengaku, sangat optimis bisa mencapai hal itu. Hal ini karena dokumen keuangan daerah yang diserahkannya itu dianggapnya sudah sangat representatif mempersentasikan penyelenggaraan keuangan daerah di Koltim dalam satu tahun anggaran berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan.
“Insyaallah kita masih optimis mencapai WTP. Karena standar pengelolaan keuangan Koltim pada 2021 lalu masih simultan dengan pola kerja pemerintahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya .
Ditempat yang sama, Wagub Sultra H Lukman Abunawas menyarankan kepada empat daerah pemerintahan setingkat kabupaten/ kota di Sultra yang menyerahkan laporan keuangannya itu ,supaya dapat berkonsultasi kepada BPK dalam setiap kebijakan penyelenggaraan keuangan daerah.
Supaya dalam realisasinya itu standar pengelolaan di masing-masing daerah bisa berjalan akuntabel dan transparan.
Begitupun kepada pihak BPK, kata dia, supaya dapat memberikan arahan -aran tekhnis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
“Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan bisa mencapai WTP. Dan opini ini akan menaikkan reputasi pemerintah daerah setempat. Begitupun sebaliknya . Jika mengalami kegagalan maka akan berdampak terhadap menurunnya citra pemerintah daerah itu sendiri. Utamanya terhadap pemangku kebijakan di wilayah itu sendiri,” katanya.
“Pada intinya opini WTP itu akan berimplikasi terhadap kinerja yang Pemkab itu sendiri. Apakah dalam pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisasi perundang-undangan,” katanya
Ia menambahkan, terkait dengan itu Pemprov juga senantiasa memberikan pembinaan berkala secara internal. Supaya Pemkab dapat konsisten menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar perundang-undangan. Karena hasil dari itupula akan terakumulasi terhadap prestasi Pemprov .
“Jadi ini akan terjadi secara berjenjang. Bahwa prestasi daerah di kabupaten / kota akan terakumulasi kepada provinsi. Apalagi Pemprov juga terus bertekad mempertahankan predikat WTP yang kesembilan kalinya,” jelasnya .
Sementara Kepala Sub Auditor Sultra I BPK Perwakilan Sultra Fetrus S Sihombing yang mewakili pimpinan BPK Sultra menyampaikan apresiasi
kepada lima pemerintah daerah ini yang sudah menyerahkan dokumen keuangan daerah tepat waktu . Bahwa kelima daerah ini, lanjutnya, lebih cepat menyerahkan laporan keuangannya dari beberapa daerah lainnya di Sultra.
“Harapan kami, semoga kelima pemerintah daerah ini bisa mempertahankan status opini WTP yang sudah dicapainya di tahun sebelumnya.
Bahwa dengan ini dapat memberikan dukungan dan kelancaran kepada kami (BPK) dalam melakukan pemeriksaan nantinya,” katanya .
“Setelah ini kami mengimbau kepada kelima wilayah pemerintahan ini dapat menyiapkan dokumen dan personil serta alat pendukung lainnya di saat BPK berada di lapangan memalukan auditor di masing-masing daerah bersangkutan ,” tuturnya .
Penulis : Ibas
