UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM Bupati Konawe , Sulawesi Tenggara (Sultra) Kery Saiful Konggoasa merasa bersyukur karena polemik tentang desa fiktif berhasil ia tuntaskan. Bahwa polemik tentang status desa ini sangat menguras fikiran dan tenaganya untuk mengurus legalitasnya.
Desa fiktif ini muncul di erahnya, padahal desa tersebut terbentuk sebelum ia menjabat menjadi pimpinan tertinggi di daerah lumbung beras terbesar di Sultra ini.
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, polemik tentang 52 desa di Konawe yang dinggap fiktif sudah tuntas. Bahwa pusat telah mengakui . Sehingga tahun ini dana desa khusus untuk desa yang dimaksud sudah akan mendapatkan transferan , setelah sebelumnya diblokir karena tidak memenuhi unsur legalitas.
” Berjumlah 291 desa (sudah termasuk 54 desa bermasalah) akan menerima transfer pusat. Saya berharap supaya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa setempat,” ujarnya saat wartawan menemui di rumah pribadinnya di Pondidaha, belum lama ini.
Mengenai informasi ini, dirinya mengaku telah menerima secara tertulis melalui nota dinas Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran nomor ND-201/PB.2/2021 tentang penyaluran DD pada 52 desa di Konawe itu.
Dalam konsiderannya nota dinas itu bahwa Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa tahun ini, ke 52 desa yang diblokir DD- nya sudah dapat kembali disalurkan.
Dikatakannyaa, dibukannya kembali transfer pusat kepada 52 desa itu bukan tanpa sebab, kata Kery, tetapi hal itu melalui proses dimana pihaknya terus berjuang melengkapi surat menyurat tentang legalitas desa-desa ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
“Selain nota dinas itu. Kabar baik ini sudah saya terima melalui radiogram yang dikirim Kementerian Keuangan RI. Dengan ini sudah jelas bahwa sudah tidak ada lagi itu yang namanya desa fiktif. Dan saya sangat bersyukur 52 desa ini sudah dicabut blokir DD-nya. Karena selama ini masyarakat di dalamnya sangat berharap supaya DD bisa kembali turun ke desanya untuk menunjang perkeonomian desa,” ujarnya.
Ia mengaku, tentang polemik desa fiktif yang berdampak terhadap diblokirnya dana desa di 52 desa di Konawe ini harus menjadi perhatian besar serta menjadi pembelajaran berharga . Terkhusus kepada kepala desa (kades) di 52 desa itu, supaya yang bersangkutan cermat dan teliti dalam hal urusan administrasi.
“Apalagi DD ini ditransfer dari pusat langsung masuk ke rekening masing-masing desa . Berbeda dengan tahun sebelumnya masuk ke Kasda kemudian dilanjutkan ke rekening desa,” terangnya.
Tujuan metode penyaluran dana desa seperti ini, katanya, sebagai bentuk pembinaan supaya Pemdes dapat menata administrasi keuangannya secara mandiri. Atas dasar itu, Kery berharap, supaya masing-masing desa dapat merencanakan keuangan desanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terpenting dapat membantu perputaran ekonomi masyarakat desa pada umumnya.
Dikesempatan itu, Kery juga mengapresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran tekhnis dan gubernur karena persoalan desa dan penyaluran dana desa yang sempat bermasalah kini sudah tuntas sesuai aturan perundang-undangan . Artinya pusat sangat responsif terhadap perjuangan Pemkab Konawe untuk menata kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
keliru itu.
“Daerah Konawe saat ini memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena ada banyak program pusat yang sedang di jalankan di Konawe. Olehnya kita patut mensyukuri ini , karena hadirnya program pusat di Konawe membawa manfaat yang baik untuk daerah dan masyarakat setempat. Sehingga saya mengajak kepada seluruh rakyat Konawe mendukung program pusat yang berpihak kepada rakyat demi kemajuan negara yang kuat dan mandiri,” tutupnya. (A)
Penulis : Ibas
Editor : Def
