UNAAHA, Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengakui, pengelolaan administrasi keuangan daerah di Konawe semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah empat kali berturut-turut diterima Pemkab setempat.
Meski demikian, kata Gusli, WTP bukanlah syarat bahwa Pemkab berhenti berbenah dalam konteks kedisiplinan dalam mengelola keuangan daerah yang akubtabel. Tetapi harus menjadi motovasi kaut bagi Pemkab untuk semakin memaksimalkan capaian itu.
“Jadi WTP itu merupakan pengakuan dari BPK bahwa kita sudah disiplin dalam sistem penyelengaraan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dan kita terus berupaya supaya agregat opini bisa mencapai 90 persen dari yang didaptakan 71 persen itu,”ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Dikatakan, bahwa opini WTP Konawe mendapat nilai 71persen pada 2019 ini. Artinya, lanjut Gusli, masih ada beberapa cacatan perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab selama 40 hari kedepan yang kemudian harus dilaporkan sebelum masa deadliene tersebut.
“Setiap tahun kita juga ada catatan perbaikan. Dan itu secara bertahap kita selalu menyelesaikan,”katanya.
Menurutnya, problem admintrasi yang menjadi kendala saat ini masih berkaitan dengan temuan-temuan di atas tahun anggaran 2015. Termasuk salah satunya bagian aset.
Bahwa sebagian aset tersebut masih tercatat . Namun inventaris tersebut sudah tidak dapat lagi diidentifikasi melalui sensus aset. Lantaran pemiliknya sebagian telah meninggal dunia dan bahkan ada yang pindah domisili di luar Sultra. Sehingga sulit bagi Pemkab meminta keterangannya.
“Bahkan ada aset yang ada di Konkep.tetapi masih tercatat di Konawe. Nah. Di Konkep juga tidak dapat diidentifikasi aset itu. Sehingga ini yang kerap menjadi kendala tekhnisnya,”katanya.
Ia mengaku, catatan-catan dari BPK akan terus menjadi ‘PR’ buat Pemkab untuk segera menindaklanjutinya. Dan sebagai penanggungjawab pengawasan kebijakan di lingkup pemerintah daerah, kata Gusli, ia akan melakukan kordinasi kepada OPD terkait yang di dalamnya masih mendapat kendala catatan perbaikan. Untuk segera menuntaskan tunggakan catatan tersebut. (Red***)
