UNAAHA, SULTRAHEADLINE. COM. Menjelang diakhir masa jabatannya, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menitipkan pesan kepada kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menegur dan membina Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe jika ada yang “Nakal”.
Menurut Bupati Konawe dua periode itu, langkah tersebut merupakan sebagai bentuk upaya dan langkah pencegahan tindak pidana di lingkup Pemkab Konawe. Kata dia, karena Konawe merupakan salah satu Kabupaten yang banyak memberikan kontribusi besar diberbagai sektor bagi pembangunan di Sultra.
“Mulai dari awal Pembentukannya sampai dengan saat ini, dan pada 5 tahun terakhir ini sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonom Sultra,” kata KSK saat ramah tamah Kepala Kajati Sultra di Pendopo Kantor Bupati, (04/09/2023) lalu.
Dirinya juga mengapresiasi atas dukungan Kejaksaan melalui kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kejaksaan negeri Konawe sejak dua tahun lalu dan dilanjutkan di Tahun 2023 ini.
“Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe, sebagai bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisasi risiko hukum, ” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Konawe ini menyebut, beberapa pendampingan yang dilakukan Kejari Konawe diantaranya, pada tahun 2021 membantu pembinaan terhadap tata kelola Pemeritahan Desa melalui program Jaksa Kawal Desa pada dinas pemberdayaan Masyarakat desa.
“Dan pada tahun anggaran 2022 lalu Kejari Konawe mendampingi kegiatan revitalisasi Kota Unaaha pada Dinas Pekerjaan umum. Serta di tahun 2023 ini berdasarkan perjanjian kerjasama Hukum yang telah ditandatangani antara Pemkab Konawe bersama Kejari Konawe tanggal 21 Juni 2023,” paparnya.
Dilanjutkannya, Konawe merupakan salah satu daerah kawasan industri pertambangan. Untuk itu, Kery berharap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan , dapat membantu dan bersinergi dengan Pemkab dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembanguanan di Kabupaten Konawe.
“Khususnya dalam meningkatkan penerimaan daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Pertambangan dari Royalti dan Iuran tetap, ” ujarnya.
Terkat hal tersebut kondisi saat ini, Kata Kery Pemerintah daerah Kabupaten Konawe kesulitan mengidentifikasi data IUP yang beroperasi di Kabupaten Konawe.
“Kami berharap dapat difasilitasi melakukan Rekonsiliasi data IUP sektot pertambangan dengan pemerintah Provinsi Sultra dan Kementrian Pertambangan dan energi sumber daya mineral RI. Sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan penerimaan daerah dan negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe, ” tutupnya.
Penulis: Dedy/SH
