UNAAHA, SULTRAHEADLINE. COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2022, pada Senin (17/4/2023).
Penyerahan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan kepada Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin. SH. MH, yang ditandai dengan pelaksanaan rapat paripurna penyerahan LKPJ di gedung DPRD Konawe.
Dalam kesempatan itu, Sekda Konawe mengatakan, LKPJ Bupati Konawe ini disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang memuat informasi terkait dengan capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemkab Konawe pada tahun 2022.
Pada 2022 lalu, lanjutnya, pihaknya memahami kondisi saat itu masih diperhadapkan pada persoalan kesehatan global yakni Pandemi Covid-19. Tentunya hal ini berimbas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah termasuk di Konawe.
Namun, kata dia, ditengah situasi dan tantangan yang sangat besar tersebut indikator makro pembangunan daerah bergerak sangat positif. Hal ini ditandai dengan prestasi sebagai daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tenggara.
“Yakni tumbuh sebesar 15,38% masih kita pertahankan. Demikian pula dari sisi pembangunan sumber daya manusia menunjukan adanya peningkatan, ini ditandai dari tahun ke tahun indeks pembangunan manusia (IPM) Konawe terus mengalami peningkatan dimana pada 2018 sebesar 70,72 kemudian pada 2019 naik menjadi 71, 29 selanjutnya 2020 menjadi 71,35 dan 2021 meningkat menjadi 71,48 dan terakhir pada 2022 meningkat mencapai 72,04,” terangnya.
Lanjut Sekda, Pemkab Konawe juga telah berhasil meningkatkan rata-rata capaian PDRB perkapita pertahun penduduk Konawe secara signifikan dimana pada tahun 2017 PDRB perkapita penduduk Kab.Konawe baru mencapai RP.22.265.000, menjadi RP.34.000.000,- perkapita pertahun pada tahun 2022.
“Ini juga menjadikan daerah kita dengan capaian peningkatan PDRB pertahun tertinggi di Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Sementara dari segi pertanian, Pemkab Konawe juga masih bisa mempertahankan diri sebagai daerah lumbung beras Sultra, ” tandas mantan Kepala BPKAD Konawe itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Ardin menyampaikan, agenda ini merupakan salah satu proses konstitusional yang harus dilewati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
“Rapat paripurna LKPJ ini merupakan proses konstitusional yang harus kita lewati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun,” tutupnya.
Penulis: Dedy/SH
