UNAAHA,SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Desa (Pemdes) Analahambuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap II salur 8 dan 9 tahun 2024.
Dilaksanakan di Balai Desa Analahambuti, Senin (9/9/2024). Hadir dalam kegiatan penyaluran BLT-DD, Kepala Desa Algusman, Pendamping Kecamatan Suhri, Pendamping Lokal Desa (PLD) Andi Apriansyah , serta sejumlah aparat desa dan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam sambutannya, Kepala Desa Algusman mengatakan, untuk saat ini jumlah penerima BLT-DD Analahambuti berjumlah 43 KPM. Sedangkan jumlah BLT-DD yang disalurkan selama dua bulan berjalan yakni Rp.600.000 per KPM. Dan diterima KPM secara tunai.
Dikesempatan itu, ia kembali mengingatkan kepada petugas penyalur untuk memusatkan pelayanan penerimaan BLT-DD di Balai Desa setempat. “Saya tegaskan jangan ada yang menerima BLT-DD nya di rumah bendahara. Manakala yang bersangkutan tidak dapat datang secara langsung menerima. Itu bisa diwakilkan oleh keluarga terdekat. Tetapi harus di Balai Desa,” katanya.
Ia mengatakan, untuk penyaluran BLT-DD tahap I tahun 2024 ini sudah terimplementasi yakni mulai salur 1-7. Dan untuk salur 8 dan 9 ini masuk tahap II. Sedangkan untuk salur 10-12 nanti akan direalisasi pada Desember nanti.
Algusman mengingatkan, bahwa masyarakat telah menerima haknya yakni dengan menerima BLT-DD nya . Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yakni pembayaran pajak tahunan atau Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“Kami dari Pemdes telah menerima blanko Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Pemkab Konawe . Dan blanko ini akan saya serahkan kepada aparat desa (RT) untuk melakukan penagihan kepada masyarakat. Jadi di kesempatan ini kami mengingatkan kepada penerima BLT-DD ini bisa menyisipkan sebagiannya untuk pembayaran PBB,” katanya.
Ditempat yang sama, Pendamping teknis Kecamatan Suhri mengatakan, bahwa kepada masyarakat yang menerima BLT-DD ini untuk dapat membelanjakan sesuai dengan peruntukannya yakni membeli keperluan rumah tangga seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Serta dapat menyisipkan sebagian untuk keperluan lainnya ,seperti dalam urusan pembayaran PBB, karena hal ini menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara.
Menurut Suhri, bahwa pada September sampai dengan Desember mendatang merupakan masa-masa dimana akan berlangsungnya musyawarah desa (Musdes). Dimana perencanaan pembangunan desa akan dimulai dari tingkat dusun atau Musdus.
Supaya, lanjut Suhri, dalam masa perencanaan pembangunan desa tahun 2025 ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif menghadiri pertemuan-pertemuan yang digelar Pemdes, agar masyarakat dapat secara langsung mengusulkan aspirasinya.
“Jadi Sekdes atau tim verifikasi dan penyusun untuk segera membuat jadwal musdus dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat hadir dalam pertemuan itu. Sehingga aspirasi yang diusulkan ini dapat diverfikasi sesuai skala prioritas sebelum ditetapkan dalam RPJM-Des,”paparnya.
“Jadi saya usulkan kepada Pemdes setempat. Pada penyaluran BLT-DD pada Desember nanti kita rubah polanya. Nanti dirangkaikan dengan Musdes. Jadi harapannya , dimomen itu biasanya masyarakat banyak yang akan datang di Balai Desa, supaya masyarakat bisa berpartisipasi langsung pada agenda Musdes tersebut,” tutupnya.
Penulis : ibas
