UNAAHA, SULTRAHEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe belum lama ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sultra.
Namun dibalik predikat tersebut ada Pekerjaan Rumah (PR) dari BPK yang harus dituntaskan oleh birokrasi yang dinahkodai Kery Saiful Konggoasa (KSK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan mengungkapkan, PR yang mesti dituntaskan karena adanya kesalahan penganggaran yang berada pada tingkat pejabat pejabat administrasi.
“Jadi kesalahan itu buka pada Bappeda, BPAKD, Inspektorat atau tim TAPD Konawe. Tetapi, lebih ke dinas yang bersangkutan,” ujarnya.
Akibatnya lanjut Ferdinand, masih ada kesalahan penganggaran hingga Rp.28 Miliar. Untungnya, BPK memberikan batas toleransi sebanyak 10 persen dari APBD. Sehingga, jika APBD Konawe Rp1,4 triliun maka batas toleransi BPK sebanyak Rp140 miliar.
Meski jumlah kesalahan penganggaran masih terpaut jauh dari ambang batas toleransi BPK, Ferdinand tidak ingin ke depannya ada kesalahan serupa. Paling tidak dirinya berharap hal itu dapat diminimalisir.
“Pada tahun ini kita tidak ingin hal itu terulang lagi. Jangan sampai BPK malah menurunkan ambang batasnya jadi lima persen. Makanya kita perlu berbenah,” tutupnya.
Penulis: Dedy/SH
