Oleh: Jumasran, S.Pd.,MH
Pelanggaran seksual yang melibatkan anak-anak dan hubungan inses merupakan pelanggaran paling mengerikan dalam hukum Islam. Inses, atau zina al-mahram, mengacu pada hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan dekat seperti orang tua dan anak, saudara kandung, atau saudara sedarah lainnya di mana pernikahan dilarang. Pelecehan seksual terhadap anak, atau ightsab al-atfal, mencakup tindakan seksual apa pun yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik melalui pemaksaan, eksploitasi, atau penipuan.
Beratnya Pelanggaran
Islam memandang tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar kesucian keluarga dan kepolosan anak-anak tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah ilahi yang diberikan kepada individu untuk menjunjung tinggi perilaku moral dan etika. Al-Qur’an dan ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan betapa beratnya kejahatan ini dan hukuman berat yang pantas mereka terima.
Preseden Sejarah
Sepanjang sejarah Islam, para cendekiawan dan ahli hukum secara konsisten mengutuk inses dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, serta menetapkan kerangka hukum untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini. Pada masa Khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, seorang pria dieksekusi karena melakukan inses dengan putrinya. Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi juga memerintahkan eksekusi terhadap seorang pria yang dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis muda.
Hukuman menurut Hukum Islam
Hukuman yang ditentukan oleh hukum Islam untuk kejahatan-kejahatan ini berbeda-beda berdasarkan keadaan tertentu dan penafsiran berbagai mazhab yurisprudensi. Secara umum, inses dan pelecehan seksual terhadap anak dianggap sebagai bentuk zina (hubungan seksual yang melanggar hukum), yang membawa hukuman hadd berupa rajam sampai mati bagi pelanggar yang sudah menikah dan cambuk bagi pelanggar yang belum menikah. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan hiraba (melakukan perang terhadap masyarakat) atau fasad fil-ardh (menyebarkan korupsi di muka bumi), yang mungkin memerlukan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati.
Faktor Yang Meringankan dan Kebijaksanaan
Yurisprudensi Islam juga mengakui faktor-faktor yang meringankan, seperti ketidakmampuan mental, pemaksaan, atau kurangnya bukti yang jelas, yang dapat menyebabkan pengurangan atau alternatif hukuman. Selain itu, hakim dan otoritas hukum mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman tambahan, seperti penjara, denda, atau program rehabilitasi, untuk memastikan reformasi pelaku dan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Penekanan pada Pencegahan dan Dukungan
Meskipun tindakan hukuman sangat penting, ajaran Islam juga menekankan pentingnya pencegahan dan dukungan bagi para korban. Al-Qur’an dan Sunnah mendorong pembinaan landasan moral dan etika yang kuat dalam keluarga dan masyarakat, memajukan pendidikan, dan mengatasi masalah-masalah sosial mendasar yang mungkin berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Selain itu, hukum Islam memprioritaskan perlindungan dan perawatan korban, menjamin hak, martabat, dan akses terhadap layanan dukungan.
Kesimpulan
Ringkasnya, hukum Islam memandang inses dan pelecehan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran berat yang memerlukan hukuman berat, yang mencerminkan beratnya kejahatan ini dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Meskipun preseden sejarah dan kerangka hukum memberikan panduan, yurisprudensi Islam juga memungkinkan adanya pertimbangan kontekstual, faktor-faktor yang meringankan, dan diskresi peradilan. Pada akhirnya, tujuannya bukan hanya untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dan memberikan dukungan kepada para korban, membina masyarakat yang berakar pada kasih sayang, moralitas, dan pelestarian martabat manusia.
