UNAAHA, SULTRAHEADLINE.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi 2023.
Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan launching Desa Anti korupsi 2023 di Lapangan Bukit Barisan, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi kalimantan timur, Selasa (29/11/2023).
Kegiatan tersebut, selain dihadiri Kepala Desa (Kades) Ahuawatu Adi Haryono yang menerima penghargaan, juga turut dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Dr. Harmin Ramba, yang didampingi Asisten II Muh. Akbar, Kepala BPKAD Santoso, Kepala Inspektorat Rebiansyah, serta Kadis PMD Dahlan.
Penganugerahan Desa Anti Korupsi kepada Desa Ahuawatu menjadi hal yang prestisius bagi Konawe dan Sultra. Bayangkan saja, dari ribuan desa di Indonesia, hanya ada 22 desa yang diberi penghargaan dan salah satunya ialah Desa Ahuawatu. Hal ini menunjukan kalau Ahuawatu mampu tampil bersaing dengan desa-desa lainnya di Indonesia.
Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjianto Sudjadi dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari program tersebut yakni untuk mengingatkan agar tidak berprilaku Korupsi.
“Karena diantara kita banyak yang setelah kejadian baru menyalakan. Oleh karenanya jangan menyalahkan kejadian, Karena sesungguhnya kejadian itu kita yang memilih,” katanya.
Ia menyebut, sepanjang tahun 2005 sampai 2022, sebanyak Rp 278 triliun yang telah dikucurkan oleh Negara.Harapannya agar Desa di Indonesia semakin sejahtera.
Namun faktanya, Kata dia, data yang ada sejak 2015 sampai dengan 2022 itu terdapat 851 kasus dan 973 pelaku Korupsi yang melibatkan kepala desa dan juga perangkatnya.
“Dan itu tentunya menjadi perhatian. olehnya, KPK berkepentingan untuk turun ke desa-desa untuk mengingatkan dan mencegah terjadinya prilaku korupsi, ” tegasnya.
Ia juga menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan lounching ini yakni untuk memberikan informasi penyampaian kepada bapak, ibu sekalian tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka melaksanakan pembentukan program desa Anti Korupsi.
“Selanjutnya, perlu kami sampaikan juga bahwa program pembentukan desa anti korupsi yang pertama 2021 kita melaksanakan percontohan satu desa di Panggungharjo, jogyakarta. Kemudian di 2022 kita melaksanakan di 10 desa pada saat itu dilounching di Desa banyubiru dan saat ini kita melakukan lounching 22 desa Se Provinsi, “ujarnya.
Ia juga menambahkan, program KPK nanti di 2024 sampai di 2027 , setiap provinsi sudah melakukan pembentukan atau perluasan Desa Anti Korupsi di tingkat Kabupaten.
“Sehingga diharapkan masing-masing kabupaten satu desa percontohan, kemudian KPK mulai 2024 itu akan melakukan pembentukan Kabupaten dan kota anti korupsi, ” katanya.
Ia juga menyebut, 22 desa terpilih 2023 ini pihaknya melakukan observasi dari 81 Desa yang diusulkan oleh Kementrian maupun Provinsi.
“Kemudian, kita lakukan kegiatan observasi,lalu
kita pilih 22 dan kita lakukan bimbingan teknis dan penilaian dan pada hari ini kita lakukan launching desa Anti Korupsi, ” pungkasnya.
Penulia : Dedy/SH
