UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari menjadi pusat diskusi penting mengenai transformasi tata kelola pemerintahan era digital. Bupati Konawe, Yusran Akbar hadir sebagai narasumber dalam Kuliah Praktisi bertema “Pentingnya Data dalam Pengambilan Kebijakan Publik” pada Selasa (28/10/2025).
Dihadiri oleh ratusan mahasiswa, dosen, serta perwakilan pemerintah daerah, kegiatan yang diinisiasi Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan ini menyoroti bagaimana data telah berevolusi dari sekadar laporan menjadi kompas penentu arah kebijakan publik.
Dalam paparannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan pandangan filosofisnya mengenai data. Ia menolak anggapan bahwa data hanyalah kumpulan angka. Sebaliknya, menurutnya, data adalah “cermin kehidupan masyarakat” yang merekam tantangan, aktivitas, dan harapan.
“Dengan membaca data menggunakan hati dan logika, kita sebenarnya sedang memahami realitas sosial dan menemukan arah kebijakan yang tepat untuk membawa perubahan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa, data berfungsi membantu pemerintah menemukan akar masalah dan pola yang seringkali tersembunyi dari pengamatan kasatmata, memungkinkan kebijakan yang lahir dari pemahaman mendalam, bukan asumsi. Kemudian, data lapangan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan tindakan pemerintah, memastikan kebutuhan warga tidak terabaikan. Sehingga pemerintah hadir sebagai mitra yang memahami kondisi warganya secara nyata.
Dalam konteks pemerintahan, Bupati Konawe menyoroti fungsi instrumental data. Bahwa data menjadi alat untuk menilai kinerja dan memastikan efisiensi anggaran. Selain itu, dengan data memungkinkan pemerintah menilai program mana yang efektif, mana yang perlu disempurnakan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Yusran mengaku, data menjadi alat analisis yang tepat, sehingga kinerja pemerintah dapat menjadi lebih terukur, efisien, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Dikesempatan itu, meskipun ia memuji peran data, namun Yusran Akbar juga mengingatkan para peserta mengenai tantangan yang melekat. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam membaca atau menafsirkan data dapat menyebabkan kebijakan yang keliru dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan memahami konteks, metodologi, dan kualitas data menjadi sangat vital.
Ia menambahkan, untuk menatap masa depan, ia mendorong pemerintahan untuk bergerak dari kebijakan yang bersifat reaktif menuju kebijakan prediktif.
“Dengan memanfaatkan Big Data, pemerintah dapat mengenali pola perubahan demografi, mobilitas penduduk, perilaku ekonomi, hingga kebutuhan energi dan pangan. Sehingga potensi masalah dapat dideteksi lebih dini, sebelum masalah berkembang,” jelasnya.
Bupati menutup kuliah praktisi dengan pesan, “Bahwa dengan data, kita tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga lebih cerdas. Data bukan sekadar angka, melainkan cerita tentang dunia, tentang masyarakat kita, dan tentang masa depan yang ingin kita bangun bersama,” ujarnya. (Pariwara)
