UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan akan menjalankan fungsi pengawasannya dalam proses penerimaan 5.000 Tenaga Kerja Lokal (TKL) di perusahaan Morosi , yang saat ini sedang berjalan di Gedung Wekoila.
Perusaahan yang dimaksud yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Stell (OSS).
Hal itu dikatakan, Anggota DPRD Konawe, H Ginal Sambari saat menyambangi Gedung Wekoila didampingi lima anggota lainnya yakni H Gamus, Sudirman, I Made Asmaya, Murni Tombili dan Abdul Rahim, Selasa (27/7/2020).
Ginal mengatakan, saat ini proses penyelenggaraan rekruitmen tahap pertama sedang berjalan, yang pelaksananya dari tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
“Kami (DPRD Konawe) dalam perekrutan TKL akan mengawal dan melakukan pengawasan sampai pada tahap akhir . Hal ini supaya tidak ada lagi terjadi nepotisme , baik dari panitia maupun dari pihak perusahaan,” ujarnya.
Ia mengaku, kedatangan anggota DPRD Konawe di lokasi pendaftaran sebagai bentuk monitoring. Dan dikesempatan itu pihaknya memberikan atensi supaya panitia memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang melakukan pendaftaran .
Untuk menghindari stigma negatif, kata Ginal, supaya panitia memberikan pelayanan secara transparan , dan tidak melayani dengan cara memilah kelompok -kelompok tertentu saja . Termasuk peserta yang dari luar daerah Kabupaten Konawe.
Ia berpendapat, tekhnis penyelenggaraan penerimaan TKL ini sudah sangat efektif dan efisien. Salah satu aspek pentingnya dengan adanya sistem kuota per zonasi.
“Kami menganggap proses penerimaan ini sudah bagus. Dan jangan lagi terjadi ada pungutan kepada masyarakat , seperti yang biasa kita dengarkan,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya praktik pungli atau yang lainnya. Sehingga ia berharap, supaya hal ini tetap terus dijaga kredibilitas penyelenggaran perekrutan TKL ini.
“Intinya kami di DPRD Konawe akan mengawal proses penerimaan TKL ini sampai final. Itu bagian dari tugas dan fungsi dari DPRD Konawe sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang,” anggota Komisi III DPRD Konawe itu. (B).
Penulis: Ibas
Editor: Dedy
