UNAAHA, SULTRA HEADLINE. COM. Aksi kawanan preman di kawasan Mega Industri di Kecamatan Morosi , Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa hari ini menutup akses jalan menuju perusahaan mendapat sorotan keras dari pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Aksi aroganisme para preman menutup akses jalan menuju perusahaan itu dianggap sebuah tindakan sabotase oleh oknum untuk memuluskan kepentingan tertentu dengan sengaja menghalang-halangi proses tahapan perekrutan calon TKL yang hendak melakukan tes lanjutan di perusahaan tersebut. Entah ditunggangi oleh siapa?.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara, sangat menyangkan aksi tersebut. Menurutnya , berjumlah 12 orang yang menjadi provokatornya. Dan merupakan koordinator keamanan di dua perusahaan di Morosi itu yakni PT. VDNI dan PT. OSS.
Terkait dengan itu, Gusli mengaku tidak akan membiarkan aksi tersebut berlarut-larut . Karena dianggap telah menghambat kepentingan rakyat.
“Setiap warga negara berhak menjadi karyawan di Morosi, baik warga di Kabupaten Konawe maupun luar daerah ,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (25/7/2020).
Ia berpendapat, pihaknya akan bertindak tegas, bahwa yang dilakukan Pemkab saat ini merupakan tindakan konstitusional yang menjaga hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Sehingga , kata dia, tidak ada kata mundur selangkah pun mengawal hak rakyat itu.
Menurutnya, sangat jelas kepentingan para provokator tersebut , dengan sengaja menghalang-halangi proses perekrutan TKL di Morosi supaya diambil alih kembali oleh pihak perusahaan. Dengan itu para oknum calo dapat lebih leluasa melakukan praktik Pungli sebagaimana yang selama ini terjadi.
Sementara Pemkab akan terus mengawal supaya proses perekrutan ini berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan amanah perundang-undangan.
“Saya mengaskan kepada oknum yang dimaksud (provokator) untuk segera menarik diri . Jangan lagi melakukan hal refresif dengan menghadang sejumlah ruas jalan menuju kawasan Mega industri itu,” paparnya.
Dikatakannya, wilayah kawasan Mega industri Morosi masih bagian dari wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Konawe. Bukan wilayah kekuasaan pribadi dari oknum tersebut.
Sehinggga , Mantan Ketua DPRD Konawe ini mengaskan, manakalah oknum premanisme itu masih melakukan tindakan itu, maka dengan itu, pihaknya akan menggerakkan 29 Kecamatan , 58 kelurahan dan 291 desa di Konawe untuk menggerakkan massa menduduki rumah oknum tersebut .
“Atas nama negara saya siap memimpin gerakan itu. Apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Pasangan Bupati Kery Saiful Konggoasa ini juga mengimbau , pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum kepada oknum karena sudah jelas tindakan yang dilakukan itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum.
“Tindakan itu sudah dalam bentuk tindakan melanggar hukum dan bentuk penghianatan oleh rakyat. Sehingga harus diproses secara hukum,” paparnya. (A).
Penulis: Ibas
Editor: Redaksi
Komentar