SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor untuk mempersiapkan pelaksanaan Bulan Inovasi Daerah sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Digital Kabupaten Konawe. Rapat strategis ini dilaksanakan di Aula Diskominfo Lantai III, Kantor Bupati Konawe, pada Selasa (17/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten III Setda Konawe dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Konawe. Pertemuan ini difokuskan pada kesiapan perangkat daerah dalam menampilkan inovasi serta memastikan integrasi data yang akurat demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.M., dalam arahannya meminta seluruh OPD aktif berkoordinasi dan menyiapkan inovasi serta dokumentasi digital yang mutakhir. Ia menekankan agar program ini memberikan dampak konkret bagi daerah.
“Kami mendorong agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan inovasi dan pengelolaan data yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan pemerintah daerah,” tegas Ferdinand.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Suparjo, S.Kom., menjelaskan bahwa penguatan Satu Data dilakukan lewat integrasi sistem dan aplikasi untuk mencegah penginputan data secara berulang (redundancy).
Diskominfo Konawe saat ini juga tengah mengembangkan GIS Konawe Bersahaja, sebuah sistem pemetaan terpadu yang mengintegrasikan data spasial dan sektoral dari tingkat kabupaten hingga desa. Data yang disatukan meliputi batas wilayah, jaringan jalan, pertanahan, kependudukan, hingga fasilitas pemerintahan dan kebencanaan.
Selain urusan data spasial, Diskominfo turut memperkuat komunikasi publik lewat integrasi portal berita dan agenda pemerintah. Perangkat daerah diarahkan menyuplai informasi kegiatan, sementara proses verifikasi dan penerbitan terpusat di Diskominfo.
“Data bukan hanya untuk disimpan, tetapi harus dikelola, diperbarui, diintegrasikan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah,” pungkas Suparjo.
Penulis: ibas
Komentar