UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten Konawe mencatatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184,00 miliar atau 52,81 persen dari target Rp348,42 miliar pada semester pertama Tahun Anggaran 2026. Meski angka realisasi per 31 Juli 2026 ini menunjukkan tren positif, Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T., memberikan peringatan keras agar penarikan pajak tidak sampai memberatkan ekonomi masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Yusran saat memimpin rapat evaluasi penerimaan PAD Semester I 2026 di Aula BKPSDM, Senin (3/8/2026). Rapat tersebut dihadiri Sekda Konawe Dr. Ferdinand, Kepala Bapenda Andi Tenri Rawe Lasandara, pimpinan OPD, hingga para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Konawe.
“Pajak PBB P2 ini adalah objek pajak yang paling sensitif bagi warga kita, terutama UMKM. Hati-hati, jangan lihat kabupaten lain tiba-tiba naikkan 300 persen, itu pasti berdampak langsung dan bisa memicu protes,” kata Yusran memeringatkan jajarannya agar bijak mengambil kebijakan fiskal.
Dalam paparan data Bapenda, terungkap adanya ketimpangan realisasi penerimaan pajak yang cukup tajam antarwilayah. Kecamatan Morosi memimpin dengan realisasi tertinggi sebesar 64,51 persen, disusul Kapoiala sebesar 60,50 persen.
Di sisi lain, sejumlah kecamatan masih mencatatkan realisasi yang sangat rendah. Kecamatan Routa berada di posisi terendah dengan capaian 0,92 persen, diikuti Lalonggasumeeto (2,5%), Asinua (2,76%), Puriala (20,96%), dan Abuki (40%).
Menanggapi ketimpangan tersebut, Bupati meminta para camat dan kepala desa untuk tidak bersikap pasif atau terlalu bergantung pada potensi pajak dari perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tertentu. Pendataan objek pajak yang akurat dinilai menjadi fondasi utama ketimbang mendongkrak tarif secara drastis.
“Camat, Lurah, Kepala Desa, jangan terlalu dimanjakan dengan potensi pajak dari perusahaan. Optimalkan dulu wilayah kita masing-masing,” ujarnya.
Sebagai langkah konkrit penguatan ekonomi dari bawah, Pemkab Konawe mengagendakan pameran Expo Inovasi Daerah pada November 2026 mendatang. Ajang tahunan yang menggantikan Expo Inovasi Desa ini dirancang melibatkan 35 OPD, sektor perbankan, Kadin, serta pelaku usaha se-Sulawesi melalui pameran, transaksi UMKM, dan Focus Group Discussion (FGD).
Bupati optimistis penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan akan secara otomatis mendongkrak penerimaan daerah tanpa harus menekan masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.
“Prioritas pembangunan dimulai dari desa. Bangun desa, dan kita menata kota. Ekonomi desa baik, pasti mereka ke kota untuk belanja. Itu kunci peningkatan ekonomi kita,” tutup Yusran.
Penulis: ibas
Editor: redaksi
Komentar