PJ Bupati Konawe H Tasman Taewa
UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM -PJ Bupati Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) H Tasman Taewa mengeluhkan sikap SKPD dan pemerintah kecamatan yang setengah hati berpartisipasi melaksanakan perayaan HUT RI/2018 ini. Salah satunya saat parade defile pembukaan upacara Porseni antarSKPD setempat, Senin (6/8/2018) lalu.
“Secara normatif saja. Saat defile dan pembukaan upacara Porseni. Banyak kepala SKPD dan camat yang tidak ikut dalam barisan kontingen. Bahkan tidak membentuk satu barisan kontingen. Entah apa yang menjadi alasannya?” tuturnya belum lama ini.
Menurutnya, kegiatan defile dan Porseni merupakan rangkaian dari agenda perayaan HUT RI yang setiap tahun dilaksanakan. Dan seharusnya SKPD dan seluruh jajaran pemerintahan sebagai aparat penyelenggara pemerintahan mampu menunjukkan sikap patriotismennya dengan turut berpartisipasi mengikuti seluruh agenda kegiatan.
Namun kenyataannya, kata dia, serangkain kegiatan yang tujuannya untuk menyemarkkan hari jadi NKRI ini, hanya dianggap sebagai acara ceremonial belaka. Sehingga diabaikan begitu saja.
“Serangkaian agenda perayaan ini merupakan wujud dari upaya kita dalam menyemarakkan hari jadi NKRI. Dan sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) harus mampu mengambil nilai-nilai positifnya,” terangnya.
Dikatakan, ada beberapa catatan penting untuk SKPD dan kecamatan saat defile. Bahwa Kepala SKPD tidak sepenuh hati terlibat dalam barisan parade defile dan upacara pembukaan. Termasuk kecamatan yang hanya diikuti tiga daerah, diantaranya Padangguni. Selebihnya diisi barisan pelajar.
Parahnya, kata dia, banyak ASN yang meninggalkan tempat padahal upacara belum dilaksanakan. Hal ini membuatnya geram karena situasi itu tidak hanya ditonton oleh pemangku kebijakan di Pemkab Konawe. Tetapi juga oleh tamu undangan yang hadir saat itu.
“Hal yang wajar. Karena Kepala SKPD nya tidak di tempat. Sehingga tidak ada yang mengkontrol. Lebih rapi anak TK. Lebih gampang diatur. Padahal seharusnya usai defile SKPD sudah bisa memposisikan diri membentuk barisan upacara sesuai tempatan yang telah diatur protokoler,” jelasnya.
Ia juga sempat menyinggung kesiapan panitia, dimana banyak agenda dalam upacara tidak sesuai. Misalnya dalam pengibaran bendera tersebut harusnya diiringi dengan mars Porseni.
“Saya Mantan Dispora Provinsi yang selalu menjadi penyelenggara Porprov. Jadi sangat mengetahui item apa saja yang dilaksanakan saat ceremonial upacara itu dilaksanakan,” terangnya.
Ia berpendapat, Pemkab sudah membentuk tim pantia. Dan semua kegiatan telah dirapatkan. Termasuk menyediahkan anggarannya. Supaya serangkaian kegiatan bisa berjalan baik. Sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan dibuat seadanya. Ibaratnya, sambung dia, kegiatan dilaksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. “Konsepnya meriah tapi murah,” paparnya.
Dikatakan, pihaknya tidak lagi mentoreri kepada SKPD dan camat. Bahwa semua instansi harus turut menjadi peserta baik dalam kegiatan olahraga maupun kesenian. Termasuk gerak jalan indah nanti.
“Saya (PJ Bupati, red) bersama Ibu Sekda memantau langsung. Kalau ada SKPD yang tidak mengikuti kegiatan akan kami denda,” ujarnya.
Ia berharap, kepada panitia supaya kegiatan upacara penaikan bendera sang saka merah putih ini nanti harus betul-betul paripurna. Supaya seluruh masyarakat dapat berkhitmat. Seraya tidak terganggu dengan persoalan-persoalan kecil saat pelaksanaannya nanti. Karena kegiatan itu merupakan kegiatan inti.
“Olehnya persiapan ceremonialnya harus tuntas dipersiapkan. Dan jangan terjadi seperti upacara pembukaan Porseni yang lalu,” tutupnya. (B)
Penulis: Dwi
Editor: Redaksi
Komentar