UNAAHA, SULTRA HEADLINE. COM. Bupati Konawe , Sulawesi Tenggara (Sultra), Kery Saiful Konggoasa harus menutup sementara kegiatan produksi perusahaan di kawasan Mega Industri Kecamatan Morosi. Keputusan itu sangat terpaksa ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai langkah alternatif untuk meredam situasi yang saat ini sedang porak-poranda di lingkungan usah perusahaan itu akibat demonstrasi karyawan yang berujung anarkis berkepanjangan itu.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe ,Ferdinan Sapan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2020).
“Pak bupati (Kery Saiful Konggoasa) sudah menyurat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tentang penutupan sementara aktifitas produksi perusahaan di kawasan Mega industri dengan waktu yang tidak terbatas, sampai ada solusi tentang penyelesaian persoalan antar pihak (perusahaan dan karyawan) itu benar-benar tuntas,” tuturnya.
Menurutnya, mengenai permasalahan yang terjadi saat ini, Pemkab sangat serius menangani penyelesaian masalah tersebut. Bahkan Bupati Kery Saiful Konggoasa turun langsung menemui para demonstran di saat sedang terjadi peristiwa demonstrasi yang berujung anarkis itu.
Ia mengaku, tuntutan para karyawan kepada perusahaan terkait dengan hubungan kerja. Dan Pemkab tidak pernah mengetahui tentang subtansi persoalannya. Hal itu , kata dia , karena selama ini pihak perusahaan tidak pernah terbuka mengenai titik persoalannya dan penyelesaiannya. Padahal secara tupoksi Pemkab memiliki kewenangan itu untuk memfasilitasi ruang-ruang diskusi penyelesaiannya.
“Pemkab akan tegas. Bahwa perusahaan harus terbuka menyelesaikan persoalan ini,” terangnya.
Ia menyayangkan, seharusnya mengenai persoalan hubungan kerja dengan karyawannya pihak perusahaan harus sebisa mungkin berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), DPRD maupun kepada pimpinan daerah setempat. Supaya persoalan yang tidak ada titik temunya itu dapat difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk bantu dicarikan solusi yang terbaik. Namun pihak perusahaan selalu tertutup mengenai itu.
“Nanti terjadi masalah yang menimbulkan gejolak besar-besaran baru kami mengetahui bahwa di dalam lingkup kerja perusahaan itu sedang ada masalah. Intinya Pemkab akan membantu menyelesaikan ini, dan mengenai surat pemberhentian produksi sementara itu, tergantung dari keputusan Gubernur,” katanya.
Untuk diketahui, saat ini kegiatan produksi PT. VDNI di Kecamatan Morosi lumpuh total pasca terjadinya demonstrasi besar-besaran karyawan setempat,Senin (14/12/2020) di kawasan pabrik Mega industri PT. VDNi. Mereka menuntut perusahaan bersangkutan supaya dapat transparan mengenai kesejahteraan karyawannya .
Demonstrasi ini berujung dengan anarkis dengan tindakan pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas vital produksi perusaahan tersebut. Sehingga membuat kurang kondusifnya stabilitas daerah setempat. Pihak perusahaan pun belum membuka diri mengenai tuntutan para karyawan setempat. (A)
Penulis : Ibas
Editor : redaksi
Komentar