Pemkab Konawe saat menerima penghargaan opini WTP oleh Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra Ririn Kadariyah . Diterima Wakil Bupati Konaewe Gusli Topan Sabara. Didampingi Ketua DPRD H Ardin di ruang pola Pemkab setempat belum lama ini. Foto: Doc/ SH.
UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM-Dearah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah tiga tahun terakhir ini sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dan terakhir kali pada 2017 diterima tahun 2018 ini. Namun dibalik dari itu ‘ternyata’masih terisasa catatan penting auditor untuk ditindak lanjuti perbaikannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Hal ini diungkap Kepala Kantor wilayah (Ka Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra Ririn Kadariyah saat mengunjungi Pemkab Konawe dalam agenda penyerahan piagam WTP di Aula Inowa belum lama ini. Diterima langsung Wakil Bupati Gusli Topan Sabara didampingi Ketua DPRD H Ardin.
“Berjumlah 15 daerah kabupaten/kota di Sultra yang mendapat piagam WTP dari Kemenkeu. Dan Konawe merupakan daerah terakhir di Sultra yang kami kunjungi. Sengaja kami berkunjung ke daerah-daerah bersangkutan untuk melihat secara langsung kemajuannya,” paparnya.
Dikatakan, hampir pada umumnya dengan daerah lain di Sultra yang mendapat WTP, Kabupaten Konawe masih punya ‘PR’ atau catatan perbaikan yang harus ditindak lanjuti. Diantaranya yakni, masalah pencatatan aset. Bahwa masih perlu ditingkatkan ketertibannya. Kemudian sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Konawe. Menurutnya pelaporan keuangannya belum menggunakan sistem kebijakan akuntansi.
“Sistem lama itu harus segera diperbaiki. Jangan menggunakan metode pelaporan secara manual. Kalau BLUD belum mengerti sistem kebijakan akuntansi ini segera berkoordinasi dengan BPKP biar mendapat bimbingan,” terangnya.
Setelah itu, kata dia, sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) utamanya dalam hal penyertaan modal Pemkab ke BUMD tersebut. Sebagaimana diketahui, lanjut ia, BMUD Konawe terdiri dari PDAM dan Perusda yang bergerak di berbagai bidang bisnis.
Ia berpendapat, terkait dengan bidang usaha Perusda juga perlu diperjelas. Dan terhadap catatan auditor alokasi pengelolaan hiba daerah itu tidak dalam batas kewajaran.
Dan khusus untuk BPKAD supaya intens melakukan koordinasi dengan BPK terkait laporan per tri wulan. Terkait dengan laporan per tri wulan itu BPKAD kerap tidak merespon permintaan laporan itu. Padahal ini wajib diserahkan untuk bahan penyusunan statistik Dirjen Perbendaharaan.
“Kelalain lainnya dari pihak BPKAD tidak pernah melakukan konfirmasi setelah menerima transfer anggaran pusat. Konfirmasi itu penting supaya pemerintah pusat dapat memastikan bahwa anggaran yang telah ditransfer telah benar-benar diterima oleh daerah yang bersangkutan,”paparnya.
“Jadi apa yang telah menjadi catatan harus diperbaiki dan dievaluasi. Dan kedepan jangan ada lagi catatan baru. Karena itu akan menjadi penilaian kami,” jelasnya.
Ia menyinggung terkait dana transfer pusat ke daerah. Bahwa hampir semua daerah sangat ketergantungan APBD- nya terhadap dana transfer dari pusat.Termasuk Kabupaten Konawe. Tranfer pusar hampir 90 persen dari total APBD.
APBD diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan seharusnya setiap SKPD sebagai pengguna anggaran tekhnis dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun keyataannya nihil kerap dalam setiap tahunnya terjadi devisit. Atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Sehingga daerah sulit untuk mandiri.
Ia menambahkan, Kabupaten Konawe memiliki potensi yang luar biasa. Utamanya dalam sektor pertanian, pertambangan dan kehutanan. Serta memiliki adat kebudayaan yang begitu besar. Jika potensi ini dapat dikelola dengan baik. Maka PAD akan signifikan meningkat.
“Sebaliknya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Maka masyarakatnya akan kurang sejahterah. Serta adat budayanya bisa runtuh,” tutupnya. (A)
Penulis; Dwi
Editor: Redaksi
Komentar