UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai salah daerah di Indonesia yang terbaik dalam hal pengelolaan dana desa (DD) dan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
Untuk di wilayah Sultra, selain Kabupaten Konawe juga bebarapa daerah lainnya juga mendapat penghargaan itu. Diserahkan di Kendari dalam acara penyerahan DIPA dan TKDD se-Sultra, Senin (13/12/2021). Dipimpin Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Penghargaan itu diterima Kepala Badan Pemberdaayan Masyarakat Daerah (BPMD) Konawe , Keny Yuga Permana, mewakili Pemkab Konawe.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ferdinan mengatakan, penghargaan dari Kemenkeu itu terdiri dari dua kategori yakni pengelolaan dana desa, dan serapan APBD yang dianggap memiliki kualitas yang bagus.
Bahwa untuk serapan APBD , Konawe berada diperingkat tertinggi , disusul Konawe Utara (Konut ) dan Kolaka Utara (Kolut). Kemudian untuk pengelolan DD terbaik Pemkab Konawe juga mendapat apresiasi Kemenkeu bersama dua daerah lainnya yaitu Koltim dan Wakatobi.
Ditempat bebeda, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinan Sapan mengaku, sangat mengapresiasi penghargaan itu.
Menurutnya, memang selama ini Pemkab Konawe sangat konsisten dengan penerapan standar administrasi keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Dalam realisasi penggunaan keuangan negara itu Pemkab Konawe menerapakan pendekatan ,yakni pemkab melakukan perencanaan belanja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) secara matang. Dengan perencanaan yang baik. Sehingga Pemkab bisa tahu kapan anggaran pusat tersebut diminta,” katanya .
“Karena semakin cepat anggaran itu terserap, berarti perputaran ekonomi dimasyarakat itu juga akan tumbuh dan bergerak,” katanya.
Dikesempatan itu, Ferdinan mengaku, ada ada tiga instrumen pembangunan di Konawe yang selalu menjadi pertimbangan tekhnis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, yakni bagaimana memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBN. Dalam artian, memaksimalkan pendapatan dan belanja APBD dan APBN agar ekonomi itu berputar. Yang kedua, memaksimalkan investasi, baik investasi lokal maupun asing.
“Semakin banyak investasi masuk di Konawe, berarti efeknya berdampak positif. Mulai dari sisi tenaga kerja maupun perputaran ekonomi melalui belanja operasi perusahaan. Entah itu gaji maupun kebutuhan-kebutuhan rutinnya,” sambungnya.
Kemudian, instrumen yang ketiga yakni bagaimana memaksimalkan potensi lokal. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
Pengembangan sektor unggulan itu terus didorong dalam upaya menggenjot perputaran ekonomi di Konawe. Dan alhasil, kata dia, dari standar kerja yang diterapkan itu dapat membuahkan hasil yang baik yang berbuah pada prestasi dan reward .
Sesuatu yang paling konkret yakni dalam kondisi pandemi Covid-19 di semester pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Konawe masih tetap stabil berada di angka 6,4 persen. Di atas standar nasional.
“Coba bandingkan dengan daerah lain. Rata-rata Sultra saja minus 1. Makanya yang memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi di Sultra itu adalah Konawe. Itu karena kita punya prinsip (dalam mengelola APBN), serta kita pakai instrumen ini. Jadi bukan cuma belanja-belanja saja,” timpalnya.
Ia mengatakan, bahwa dalam APBN terdapat istilah dana perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).
Atas dasar itu, bisa dikatakan belanja APBD di Konawe saat ini masih didominasi oleh dana-dana transfer. Bahkan ditaksir dana transfer pusat yang terealisasi di Konawe yakni Rp 1,1 Triliun. Dan Pemkab dapat merealisasikannya dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
“Jadi kalau APBD kita Rp 1,3 Triliun, itu sebagian besar dari dana transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita di Konawe di bawah Rp 200 Miliar. Kalau DBH dari pemprov Sultra cuma sedikit, sekitar Rp 40 Miliar,” paparnya. (Adv)
Komentar