UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe resmi melantik 1.044 anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) masa kerja pemilu 2024, yang tersebar di desa/ kelurahan se-Konawe. Dari jumlah itu sebanyak 48 persen merupakan perempuan.
Usai pelantikan itu, PPS tersebut langsung mengikuti bimbingan tekhnis (bimtek) terkait tekhnis penyelenggaraan pemilu sesuai kewenangannya. Pelantikan ini dihadiri seluruh anggota KPU Konawe, Anggota KPU Sultra Ade Suerani , dan mewakili Kapolres, di laksanakan di salah satu hotel di Konawe , Selasa (24/01/2023).
Dikesempatan itu, Koordinator SDM dan Parmas KPU Konawe, Andang Masnur mengatakan, bahwa perekrutan PPS merupakan bagian dari tahapan pemilu. Dan setelah melalui proses pendaftaran sampai pada masa seleksi tertulis dan wawancara itu dapat berjalan sesuai jadwal .
“Seluruh PPS yang sudah dilantik hari ini, telah resmi menjadi keluarga besar KPU. Sehingga PPS sebagai penyelenggara teknis pemilu di tingkat paling terbawa harus kooperatif dengan pekerjaannya. Serta dapat berkoordinasi baik dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wilayahnya , yang menjadi perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan,”ujarnya.
Dikatakan, setelah pelantikan ini sejumlah PPS akan memilih ketuanya masing-masing desa/kelurahan . Namun hal itu jangan menjadi penyebab polemik yang justru membuat ketidakharmonisan antarsesama anggota PPS ,karena hal itu akan berimplikasi terhadap efektifitas dan kulitas kerja-kerja PPS itu sendiri. Bahwa memang dalam setiap organisasi diperlukan seorang yang harus menjadi pimpinan dalam kelempok tersebut.
“Jadi siapapun yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah di internal PPS bersangkutan. Maka harus mampu mengayomi semua anggotanya. Begitupun para anggota PPS bersangkutan harus dapat mendukung dan membantu ketuanya. Jangan ada tendensi lain ,karena tidak terpilih menjadi ketua, apalagi merasa sebagai senior sehingga yang bersangkutan tidak mau bekerja secara kolektif,” katanya.
Selanjutnya, kata Andang, setelah pelantikan PPS ini , sepulangnya segera berkoordinasi ke pemerintah setempat desa/lurah setempat. Yakni memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan merupakan PPS terpilih yang akan melaksanakan seluruh tahapan pemilu di wilayah tersebut. Menurutnya, hal ini sangat penting, karena dalam menjalankan tugas kedepan , PPS akan banyak berkonsultasi dengan pemerintah, misalnya dalam tekhnis pemutakhiran data pemilu.
“Jadi saudara (PPS) hanya mengkonsultasikan terkait dengan urusan tekhnis pemilu yang ada hubungannya dengan kewenangan pemerintah. Bukan dalam urusan lain,”katanya.
Menurutnya, dalam waktu dekat ini, tugas PPS akan melakukan perekrutan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarli. Tugas Pantarli yakni membantu PPS untuk melakukan pencocokan dan penilitian terhadap data pemilih.
Ia mengatakan, peran PPDP sangat strategis untuk membantu KPU menuyusun daftar pemilih. Sehingga dengan itu, agar PPS dapat lebih selektif memilih PPDP sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Minimal, kata dia , yang bersangkutan menguasai tentang kependudukan di wilayah setempat.
Penulis : ibas
