UNAAHA,SULTRA HEADLINE. COM.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe , Sulawesi Tenggara (Sultra) , bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe resmi menandatangani MoU terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (29/11/2021).
Dipimpin Ketua DPRD H Ardin , didampingi unsur pimpinan dan disaksikan seluruh anggota dari masing-masing fraksi. Sejumlah fraksi yang dimaksud yakni Konawe Gemilang ,Gerindra ,Perindo , Demokrat, PDIP dan Bulan Bintang.
Hadir Forkominda, serta mewakili Pemda yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Ferdinan Sapan didampingi para pimpinan OPD lingkup setempat.
Sebelum penandatanganan MoU itu, terlebih dahulu dilakukan pembahasan mulai pada tingkat Badan Anggaran (BANGGAR) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD setempat , sekaligus menetapkan Raperda tersebut.
Sementara rencana anggaran yang ditetapkan dalam Raperda itu sebesar Rp . 1.471.556.818.950. Terdiri dari pendapatan asli, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan APBD tahun anggaran 2021 dilaporkan sebesar Rp 1,474.556.818.950. Realisasinya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.471.556.818.950. kemudian belanja daerah sebesar Rp. 1.438.876.427.950.(surplus sebesar Rp.32.680.391.000)
Kemudian untuk rincian pembiayaan daerah meliputi penerimaan Rp . 3.000.000.000, pengeluaran Rp . 35.680.391.000 dan
pembiayaan netto Rp .32.680.391.000.
Dalam sambutan tertulis Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang dibacakan Sekda Ferdinan Sapan mengatakan,
bahwa Raperda APBD 2022 yang baru saja ditetapkan merupakan penjabaran penyelenggaran keuangan negara tahun terakhir dan tahun anggaran kedepannya.
Dikatakannya, bahwa dalam APBD pihak eksekutif diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
“Sehingga dalam proses pengunaannya nanti benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Atas dasar itu, ia berpesan kepada seluruh OPD dapat memastikan setiap program berjalan efektif sesuai dengan program kerja. Supaya dalam implementasinya, dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.
“Kunci utama dalam melaksanakan setiap program yang sudah direncanakan yaitu mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut ,” tutupnya. (B)
Penulis : redaksi
