UNAAHA.SULTRAHEADLINE.COM. Pundi-pundi rupiah yang selama ini diperoleh Pemerintah Provinsi (Provinsi) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari pengelolaan wisata Pulau Bokori dinilai sangat merugikan Kabupaten Konawe.
Pasalnya, wisata yang berada wilayah Kecamatan Soropia, secara administratif masuk dalam aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe. Ironisnya, selama lima tahun ini pemilik asli dari aset tersebut tidak pernah mendapatkan apa-apa dari wisata tersebut.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang konfirmasi mengenai hal ini secara tegas meminta Pemprov Sultra untuk segera mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Konawe, karena selama ini posisi Pemprov hanya pinjam pakai.
“Pemprov dalam hal ini Dinas Pariwisata selama menangani pulau Bokori hanya berstatus sebagai pinjam pakai. Ketika itu, Nur Alam selaku Gubernur, menyatakan keinginannya untuk membangun Bokori, dengan status pinjam pakai,” terangnya.
Bupati dua periode itu sangat menyayangkan sikap Pemprov, karena selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam bagi hasil pengelolaan pulau Bokori. Meski pengelolaan pulau itu telah berjalan selama kurang lebih lima tahun, Pemkab Konawe belum mendapatkan apa-apa.
“Pulau Bokori itu adalah hartanya Konawe, karena masuk dalam wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN), pada akhir pekan ini.
Disamping itu Pulau Bokori saat ini tengah dilakukan proyek pengembangan, hal ini kembali menyulut emosi Bupati Konawe, karena pihak investor hanya melakukan koordinasi dengan Pemprov Sultra.
“Segala aktivitas proyek di objek wisata pulau bokori harus segera dihentikan. Proyek bisa dilanjutkan kembali apabila ada renegosiasi antara Pemprov Sultra dan Pemkab Konawe. Tanpa renegosiasi dari keduanya, saya minta seluruh kegiatan apapun di atas pulau Bokori distopkan,” tegasnya.
Penulis: Dedy/SH
