Stabilkan Harga Gabah, Pemkab Konawe Rancang Kebijakan Pendistribusian Beras ke Perusahaan

0

UNAAHA.SULTRAHEADLINE.COM. Dalam beberapa bulan terakhir ini, harga gabah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami penurunan drastis. Akibatnya, para petani menderita kerugian, karena biaya operasional lebih besar dari pada pendapatan dari penjualan gabah.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Konawe telah menyiapkan beberapa strategi yang bisa menguntungkan para petani, sehingga problema anjloknya harga gabah kering bisa diantisipasi sedini mungkin.

Wakil Bupati (Wabup) Konawe, Gusli Topan Sabara mengatakan, salah satu antisipasi pihaknya bakal membuat rancangan Surat Keterangan (SK) Bupati tentang mekanisme pendistribusian beras untuk Apartur Sipil Negara (ASN) Konawe. Kata dia, ASN yang mencapai sekitar 7.000 akan menerima tunjangan beras sebanyak 10 kg per bulan.

“Sehingga, jika tunjangan ini dibelanjakan ke Bulog, maka total beras petani yang dapat terserap tiap bulannya bisa mencapai 70 ton. Dan ini jelas-jelas akan sangat menguntungkan petani,” jelas mantan Ketua DPRD Konawe itu, usai menggelar rapat dengan bulog di ruangan nya, Kamis (27/04/2021) kemarin.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan merancang kebijakan pendistribusian beras petani agar bisa masuk ke perusahaan – perusahaan besar yang meliputi PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, PT Tani Prima Makmur (TPM) di Anggaberi, dan PT Utama Agrindo Mas (UAM) Besulutu.

BACA JUGA :  Disdukcapil Konawe Akui Ada "Mahar" Dalam Pembuatan KTP-el

“Jika perusahaan-perusahaan ini memberikan tunjangan beras 10 kg pada karyawannya, maka beras petani yang bisa diserap tiap bulannya lewat Bulog bisa mencapai 220 ton beras premium. Sehingga serapan ini tentunya akan berdampak positif terhadap petani kita,” paparnya.

Untuk strategi selanjutnya, dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) untuk mengambil alih Sistem Resi Gudang (SRG) yang berada di Kecamatan Wonggeduku Barat. SRG ini nantinya akan digodok untuk menjadi usaha konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jika program ini berhasil, maka ini akan jadi terobosan untuk menyelamatkan para petani ketika musim panen. Di mana, gabah petani akan dibeli oleh SRG dengan harga yang kompetitif. Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu pada Bulog saja. Tetapi juga bisa lewat SRG,”

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui saat ini harga gabah di tingkatan petani mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp4.200 per kilogram.

“Harga gabah kering ditingkat petani saat ini, saya dengar hanya dihargai sebesar Rp3.500 per kilogram. Sehingga hal inilah yang menjadi perhatian kita dengan mencari solusi. Karena jika serapan gabah petani bisa maksimal dengan harga mendekati HPP maka petani bisa sejahtera,”pungkasnya.

Penulis: Dedy/SH

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here