UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) , Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe telah resmi menyutujui dan menandatangani nota kesepahaman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 ini, Senin (16/11/2020).
Selanjutnya akan dikonsultasikan di pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Sebelum prosesi penandatanganan nota kesepahaman itu, sejumlah fraksi memberikan pandangan sebelum menyetujui. Diantaranya fraksi Partai Gerindra yang diwakili Hermasyah Pagala menegaskan, supaya Pemkab benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD-P ini. Hal ini supaya tidak menambah angka devisit yang saat ini kembali dialami Pemkab.
“Bahwa kegiatan yang diprioritaskan harus dipertimbangkan. Agar dapat mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga diakhir tri wulan ke empat ini,” paparnya.
Hermansyah mengaku, Pemkab perlu mengidentifikasi sektor-sektor ril yang dapat membantu penyerapan PAD. Jangan justru terlena dengan asumsi pendapatan yang pada akhirnya tidak menciptakan solusi di masa pandemi.
Dikatakannya, di masa pandemi ini, memang sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, bukan saja dari aspek kesehatan, namun juga terhadap aspek ekonomi dan sosial budaya. Sehingga perlu langka cermat dari Pemkab untuk menentukan sektor ril yang penting untuk diprioritaskan agar dapat menyeimbangkan situasi sulit seperti ini.
“Terkadang asumsi pendapatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan , sehingga akan lebih besar belanja yang dikeluarkan daripada pendapatan. Sehingga harus selektif merencanakan program prioritas,” ujarnya.
Sementara I Made Ismaya, Fraksi PDI-P mengatakan, melihat situasi ini, pihaknya akan mengawasi program -program yang berjalan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya sesuai dengan yang dibahas pada rapat-rapat rutin pada saat pembahasan APBD-P.
Ia mengharapkan, kepada Pemkab supaya dalam implementasinya nanti dapat mengedepankan kepentingan pelayanan baik di bidang, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang kami sudah bahas dan ditetapkan di tingkat fraksi ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Supaya dapat diperhatikan dengan baik,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, mengatakan, proyeksi APBD-P tahun ini mengalami pengurangan sekira Rp 300 Miliar akibat adanya pemotongan dana alokasi umum (DAU) dari pusat. Pengurangan dana transfer tersebut berimbas pada postur keuangan daerah pada tahun ini yang berkisar di nominal Rp 1,5 Triliun.
“Kita ada pengurangan DAU. Jadi, sedikit lebih rendah dibanding APBD tahun 2019 kemarin,” ujarnya.
Ferdinand menyebut, dalam alokasi APBD-P Konawe ini lebih menitikberatkan pada pendekatan dan asas manfaat program dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun yang tetap menjadi fokus alokasi itu, katanya, yakni anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Hanya saja, nominalnya tidak begitu besar lantaran masa anggaran tahun 2020 yang bakal segera berakhir.
“Kita hanya sesuaikan sampai Desember. Karena tinggal sebulan, tidak perlu kita alokasikan terlalu besar. Hanya sekira Rp 1 Miliar lebih,” ungkapnya.
Ia mengaku, selain kegiatan penanganan Covid , pembiayaan APBD-P ini pula difokuskan untuk membiayai kegiatan mandatory maupun semua hal yang berkaitan dengan laporan pendanaan pemerintah daerah (PPD), yang didalamnya itu sudah meliputi belanja transfer pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) ataupun Dana Insentif Daerah (DID).
Selain itu, APBD-P juga bakal difokuskan untuk membiayai program kegiatan yang bersentuhan dengan indikator kinerja utama (IKU) dari rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) Konawe tahun 2018-2023.
“Atau dengan kata lain, membiayai program terkait visi misi Bupati Konawe dan Wakil Bupati. Sebagian lagi kita alokasikan sebagai dana rutin yang menjadi belanja-belanja operasional tiap OPD,” paparnya.
Penulis : Ibas
Editor : Red
