UNAAHA. Sultraheadline.com. Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kery Saiful Konggoasa meminta, kepada empat sintasi terkait ini supaya dapat turun mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat di masa kontigensi penaggulanangan virus corona ini.
Instansi yang dimaksud yakni Kejakasaan Negeri (Kejari), Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami meminta supaya instansi terkait ini, kita bisa duduk bersama menyeragamkan sistem standar pengalokasian anggaran belanja yang bisa digunakan untuk penanggulangan covid 19 ke masyarakat,” terangnya saat ditemui di Rujab Sekda Konawe, Rabu (8/4/2020).
Dikatakan, saat ini Pemkab kesulitan bertindak untuk melakukan tindakan preventif penanganan penyebaran wabah itu di lingkungan masyarakat. Lantaran terkendala dengan pembiayaannya.
Karena di dalam APBD, kata dia, Pemkab dan DPRD tidak pernah menganggarkannya. Lantaran tidak pernah memprediksi akan terjadinya musibah ini.
Sehingga sulit baginya (Kery) untuk mengalokasikan pos anggaran dalam urusan pengananan medisnya, termasuk operasional serta alat kesehatannya.
“Kami sangat berhati-hati mengalokasikan anggaran pembiayaannya. Karena tidak mudah menggeser anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD. Meskipun niatan kita baik. Tetapi kalau tidak sesuai prosedur administrasinya. Kita tetap akan di anggap salah dalam mengunakan anggaran tersebut,” paparnya.
Atas dasar itu, lanjut Kery, pihaknya selama ini banyak menaruh harapan bantuan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi (Pemprov).
Ia mengaku, sebenarnya ada beberapa pos anggaran dalam APBD yang bisa ditarik untuk membiayai kegiatan di masa pendemi virus corona, sesuai dengan kebutuhan prioritas saat ini. Diantaranya yakni perjalan dinas luar daerah. Karena selama kejadian ini sudah tidak dapat lagi dipergunakan.
Namun karena belum adanya standar pembiayaan pos anggaran apa saja yang bisa dikonversi ke kegiatan penanganan itu. Sehingga ia sungkan mengeluarkan kebijakan tersebut.
Menurutnya, intansi yang berwenang ini penting untuk mendampingi Pemkab . Supaya dalam mengambil kebijakan keuangan tidak salah prosedur.
” Dalam telekonferensi juga presiden sudah menginstruksikan kepada instansi terkait supaya mengirimkan satu orang stafnya untuk dapat mendampingi Pemkab dalam hal mengambil kebijakan keuangan untuk penanganan covid di daerah,” paparnya.
Ia berharap, instansi yang dimaksud bisa saling bersinergi dalam urusan ini. Karena saat ini adalah keselamatan manusia menjadi prioritas utama. (Putri/red)
