UNAAHA, SH. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas tentang wilayah administrasi. Pertemuan tersebut dilakukan secara dialogis di Jakarta belum lama ini.
Wilayah yang dimaksud yakni Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang diinginkan Pemkot untuk masuk dalam daerah pemerintahannya dengan dalih masyarakat setempat lebih dekat mendapatkan pelayanananan karena jaraknya lebih dekat dengan ibu kota provinsi itu. Bahkan Pemkot telah melakukan loby ke Pemprov Sultra.
Hal itu diungkap Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (23/2).
“Kami sudah melakukan pertemuan bersama Kementerian ATR di Jakarta. Jadi mengenai Kecamatan Soropia sudah clear, masih tetap di wilayah Konawe. Selain itu ada beberapa daerah di batas kota yang diklaim Pemkot akan di kembalikan di Konawe. Diantarannya daerah di Kecamatan Anggalomoare yang berbatasan dengan Kecamatan Puuwatu,” terangnya.
” Setelah kami menjelaskan tentang semua aspek keberadaan Soropia di Konawe. Sehingga semua sudah difahami. Dan Kecamatan Soropia sudah tuntas. Termasuk daerah-daerah Konawe di batas kota yang sudah diklaim Pemkot akan dikembalikan, mulai dari Desa Andobeu sampai desa Puusawah Kecamatan Anggalomoare dan Desa Ramukongga Kecamatan Bondoala,” paparnya.
Menurutnya, berbicara tentang Kecamatan Soropia tidak melihat dari aspek geografisnya saja. Namun yang penting dipertimbangkan yakni sosial kulturnya yang secara historis dan sampai saat ini rumpun masyarakatnya masih sangat erat dengan daerah induknya yakni Kabupaten Konawe. Atas dasar itu Pemkab masih mempertahankannya.
Sedangkan asset yang sudah terlanjur dibangun Pemkot di wilayah itu, kata Gusli, akan menjadikan asset provinsi , termasuk jalan lingkar luar (jalan menuju bandara Halu Oleo) di Kelurahan Abeli Dalam menjadi jalan nasional.
“Intinya Soropia sudah clear tidak diklaim lagi oleh Pemkot Kendari. Dan adapula dikembalikan itu juga batas-batas yang ada di Kecamatan Anggalomoare,” katanya.
Ia berpendapat, khusus untuk Soropia memang saat ini menjadi kawasan strategis setelah ditetapkan menjadi pusat pengembangan pariwisata. Sehingga bukan alasan banyak daerah otonomi yang berbatasan dengan daerah itu menginginkannya.
Ia mengaku, Pemkab Konawe selama ini menjadikan daerah Soropia dan Lalonggasumeeto ini menjadi pusat perikanan laut serta pengembangan potensi kemaritiman lainnya. Termasuk wisata pantai.
Potensi perikanan yang dikelola langsung masyarakat setempat menjadi penyangga kebutuhan pangan terbesar yang dapat melayani Konawe dan Kendari. Dan Pemkab masih ingin mengembangkannya dan terus berperan aktif mengembangkannya.
Sementara untuk pengembangan wisata akan dikelola Pemprov . Seperti Pulau Bokori dan Toronipa. Keberadaan Pemprov juga akan banyak membantu membangun infrastruktur.
Hal itu tidaklah menjadi masalah, kata Gusli, Karena dengan terkelolanya pariwisata tersebut juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkab perputaran ekonomi . Karena dampaknya akan menambah penghasilan masyarakat setempat.
Sehingga berdampak positif untuk masyarakat sekitar. Dan Pemkab mendukung hal itu.
“Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov akan bagi hasil dengan Pemkab,” tutupnya. (Putri/red)
