UNAAHA, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Konawe (IPPMIK) cabang Kendari bertandang di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menagih janji realisasi pembanguan asrama mahasiswa Konawe di Kota Kendari yang sudah pernah dijanjikan dibangun sejak 2015. Namun sampai saat ini belum ada realisasi sehingga dianggapnya ‘janji itu janji palsu’.
IPMIK Kendari yang membawa massa puluhan orang mahasiswa berhasil menembus barikade satuan polisi pamong praja (Satpol) setempat di gerbang masuk perkantoran. Sempat dihalangi Satpol. Namun massa memaksa menorobos sampai di Kantor bupati setempat.Kejadiannya , Rabu (11/9/2019).
Atas peristiwa ini Polres Konawe menyayangkan lemahnya sistem pengawalan penegenak Perda ini yang tidak sesuai dengan standar pengamanan protkoler yang seharusnya. Sehingga massa bisa masuk seagresif itu.
Ketua IPPMIK Kendari ,Arjuna Wiwaha, mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka menagih janji pembangunan asrama mahasiswa Konawe di Kota Kendari yang sejak 2015 mulai disuarakan. Bahkan dua intansi pemerintahan yakni legislatif dan ekskutif sudah menyetujui di kala itu.
“Sudah melalui mekanisme . Bahkan dari pihak legislatif sudah bertandatangan dalam bentuk surat pernyataan bersedia mendukung dan mengawal. Saat itu yang menemui masa yakni salah satu pimpinan DPRD, Rusdianto. Kemudian di kantor dinas mantan Kadis Dikbud Jumrin Pagala. Namun ternyata hanya janji palsu,” ujarnya.
Dikatakan, pembangunan asrama mahasiswa Konawe di Kota Kendari penting untuk direalisasi. Karena akan menjadi sentral kegiatan para civitas akdemika asal Konawe di Kota Kendari dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan mahasiswa itu sendiri.
“Sesuai data kami. Sekitar 4000 mahasiswa Konawe yang aktif kuliah di Kota Kendari kesemuanya itu tersebar dari seluruh kecamatan yang ada mulai dari Abuki sampai Lalonggasumeeto. Dan idealnya para mahasiswa ini harus mendapat fasilitas penunjang untuk peningkatan SDM . Karena nantinya mahasiswa ini akan kembali juga ke Konawe mengaplikasikan ilmunya di daerahnya,”paparnya.
Menurutnya, anggaran pembangunan asrama ini tidak sebesar anggaran yang dikorupsi di Dikbud Konawe baru-baru ini. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak megalokasikan di APBD. Bahwa APBD Konawe tahun ini mencapai Rp. 1,3 triliun. Sehingga kecil bagi Pemkab, kata dia, untuk urusan pembangunan ini.
“Hari ini harus sudah ada solusi. Paling tidak Pemkab sudah menggambarkan tanah lokasi pembangunan. Dan kalau belum dianggarkan. Di pembahasan APBD perubahan tahun anggaran berjalan Oktober nanti harus sudah dialokasikan. Seharusnya Konawe harus malu. Kenapa Konsel dan Konut bisa melaksanakan itu. Padahal daerah itu daerah baru yang merupakan pemekaran dari Konawe,”paparnya.
Sementara Kabag Opersional Polres Konawe Kompol Jufri AS mengatakan, barigade satpol PP Konawe tidak seharusnya melemah seperti ini dalam mengawal pengunjukrasa di kantor bupati. Seharusnya, kata dia, dalam mengawal massa seperti itu Satpol harus sudah siap mengendalikan massa dengan mengumpulkan anggotanya. Serta menyiapkan fasilitas penegakan, seperti pelindung dan pentungan.
“Satpol harus menjamin keamanan Pemkab. Bukan seperti ini. Pengunjukrasa ini sudah melampaui batas. Seharusnya cukup menyampaikan aspirasi sampai di gerbang saja. Tetapi karena persiapannya kurang matang. maka pengunjukrasa ini leluasa menorobos gerbang. Bahkan pintu gerbang sampai dirusak,”ujarnya saat menggelar apel bersama dengan satpol usai demonstrasi.
Ia berpendapat, kedepan Satpol PP harus memperbaiki menjemen keamanannya. “Satpol PP itu gerbangnya Pemda. Kalau menejemennya keamannya kurang maksimal bagaimana jadinya kantor ini. Beruntung tadi anggota kami (Polisi) membantu mengawal dan meredam masa. Kalau masa tidak terkendali. Bagaimana jadinya kantor bupati ini?,”tuturnya. (Red***)
