UNAAHA, Perombakan penjabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menuai cerita di tataran internal ASN. Banyak yang ‘mencibir’ penempatan kompoisi jabatan strktural itu kental dengan rasa arogansi dan nepotisme pimpinan.
“Perombakan dalam birokrasi ASN itu hal biasa. Dan mereka yang saya lantik merupakan orang pilihan. Dan memiliki peran besar saat Pilkada lalu,” ujar Kery dalam sambutannya saat melantik penjabat eselon III, IV, camat dan lurah serta pejabat fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kesehatan di pelataran pendopo Pemkab setempat, Rabu (4/9/2019).
Jumlah ASN yang dialantik meliputi 191 orang eselon III dan IV, meliputi kepala bidang dan kepala seksi tersebar di sejumalah OPD setempat, 18 lurah dan 8 orang Kepala UPTD kesehatan. Turut hadir dalam pelantikan itu Ketua DPRD Konawe H Ardin.
Adapun Lurah yang dilantik, Rustam Lurah Tuoy, Arnas Lurah Wawotobi, Dewi Widuri Lurah Tongauna, Yustinus Dodok Luwandi Lurah Mekar Sari, Abdul Haris Lurah Unaaha.
Wiliyanti Lurah Onembute, Ismail Lurah Lambuya, Hermawanto Lurah Asambu, Herman Lurah Unaasi, Kamran Lurah Abuki, Ahudin Lurah Amenggedo Baru, Suparman Lurah Nohu-Nohu.
Sabang Lurah Tumpas, Hasrul Lurah Meluhu, Poli Tekson Lurah Anggaber dan Saripin Lurah Uepai.
Dikesempatan itu Kery berpesan, kepada seluruh penjabat struktural yang baru saja dilantik itu supaya dapat mulai bekerja menyesuaikan diri melaksanakan tugas dan posisi yang baru diiembannnya. Karena dalam waktu 10 hari kedepan pihaknya akan turun langsung melakukan evaluasi dan pengawasan.
Bagi ASN yang tidak bekerja maksimal, kata dia, ada risiko yang menanti. Sementara bagi ASN yang belum dilantik untuk tidak berkecil hati seraya bersabar menunggu waktu yang baik. Ia juga berpesan, utamanya kepada ASN yang merasa tidak mendukungnya pada Pilkada lalu. Supaya dapat kembali menunjukkan loyalitasnya kepada pimpinan.
“Setelah ini masih akan ada pelantikan besar-besaran lagi. Termasuk eselon II,” terangnya.
Kery menambahkan, kepada sejumlah lurah yang baru dilantik supaya sesegera mungkin menyesuaikan dengan masyarakatnya. Pasalnya lurah merupakan ujung tombak terdapan Pemkab dalam hal melakukan pelayanan dan penyelenggaran pemerintah kepada masyarakat.
Saat ini kelurahan telah mendapatkan tambahan anggaran dari APBN yang disebut Dana Kelurahan (DK). Dana tersebut dilaksanakan secara swakelola.
“Saya dengar dana tersebut sudah turun untuk tahap pertama dan saat ini sedang menununggu realisasi untuk tahap kedua. Rencanakan anggaran itu dengan sebaik mungkin. Dan laksanakan program yang prioritas sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat,” katanya. (Red***)
